ANTV News+
ANTV News+
  • Editor Pick
  • Popular
  • Latest
  • Video

  • Antv Klik
ANTV News+
Dapatkan berita terbaru dari ANTV News+ !

Haji

Infografik

Internasional

Jejak Kriminal

Kriminal

Kuliner Enak

Metropolitan

Nasional

Opini

Otomotif

Rehat

Sports

Tanah Diserobot, Sejumlah Warga Mengadu ke Kantor Staf Kepresidenan

Achir  |  08 May 2018 Achir https://newsplus.antvklik.com/news/tanah-diserobot-sejumlah-warga-mengadu-ke-ksp
Tanah Diserobot, Sejumlah Warga Mengadu ke Kantor Staf Kepresidenan https://img.antvklik.com/2018/05/ksp-750x375.jpg
News
korban penyerobotan tanah mengadu ke KSP
08 May 2018 2018-05-08 20:59:56 2018-05-08 20:59:56
ANTV News+
https://assets3.antvklik.com/images/logo.png

Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban penyerobotan tanah   mengadu ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP) , Jakarta, Selasa (8/5/2018). Mereka didampingi Koordinator Koordinator Gesit Ampera Agus Muldya Natakusuma saat bertemu dengan Staf Ahli Madya Deputi IV KSP Rysepta Abimanyu.

Dalam rilisnya, Geit AMPERA menyatakan  mendukung program reformasi agraria hingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak cukup hanya dengan mempercepat proses sertifikasi terhadap tanah milik rakyat. Sebab , Gesit Ampera menemukan banyak terjadi di berbagai wilayah, tanah milik  rakyat baik yang berstatus girik maupun sertifikat bisa dikuasai secara sepihak oleh pengusaha besar/konglomerat. Modus penyerobotan tanah tersebut hampir serupa di berbagai wilayah.

Modus tersebut antara lain: Girik /sertifikat milik rakyat digelapkan, dihilangkan dan dimanipulasi.BPN keluarkan SHGB baru. Warga ditantang gugat ke pengadilan meski hasilnya telah diprediksi menuai kekalahan.  Lalu pengadilan dijadikan sebagai alat mengulur waktu, baik oleh BPN maupun pihak penyerobot tanah warga. Jika suatu hari terbongkar, kasus penyerobotan tanah seperti itu akan disiapkan kambing hitamnya. Padahal kasus tersebut adalah kesalahan oknum atau pegawai rendahan, sehingga mafia penyerobot tanah tidak terkena jerat hukum.

Tanah yang sejatinya tidak dibeli sesuai aturan, tetap digunakan dan dijual mahal. Sehingga jika kasusnya terbongkar, pihak tertentu telah memiliki keuntungan yang berlipat, dan tak merasakan kerugian apapun jika diharuskan membayar oleh pengadilan.BPN terindikasi bekerja sama dengan penyerobot tanah, karena menggunakan sarana yang sama, yaitu menyerahkan prosesnya ke Pengadilan.BPN sebetulnya punya kewenangan untuk membatalkan sertifikat yang nyata-nyata Maladministrasi tanpa melalui pengadilan.

Denga fakta-fakta tersebut maka Gesit Ampera meminta Presiden Jokowi dapat menggunakan kewenangannya sebagai kepala negara dan pemerintahan yang tengah memimpin program reformasi agraria untuk :

1. Mengingatkan Kepala BPN dan Jajaran agar tidak bersengkongkol dengan mafia tanah atau justru melindungi kepentingan penyerobot tanah.

2. Memerintahkan BPN agar menggunakan kewenangannya untuk membatalkan sertifikat jika nyata-nyata terjadi cacat administrasi dalam proses pembuatan sertifikat yang dilakukan oleh oknum BPN sendiri. Adalah janggal jika kesalahan dari oknum BPN sendiri baik sengaja maupun tidak, rakyat yang dirampas haknya justru disuruh membuang waktu dan biaya.  Sebab sudah menjadi rahasia umum jika saat ini pun masih bercokol mafia peradilan dengan masih banyaknya aparat penegak hukum yg justru ditangkap kpk terkait jual beli perkara. Tetapi jika korban penyerobotan tanah sudah menang di pengadilan, tetap akan dipersulit oleh oknum BPN untuk memperoleh hak atas tanahya yang sudah berganti surat kepemilikan

 3.jika presiden tidak mungkin mengintervensi peradilan maka saran bpn ke pengadilan adalah upaya cuci tangan sistematis atas kecerobohan oknumnya sendiri  agar rakyat kesulitan memperoleh hak atas tanahnya sendiri. Padahal BPN berhak membatalkan sertifikat yg terbukti maladministrasi sesuai Peraturan Kepala BPN.

 4. Jika kongkalingkog ini terus dibiarkan tanpa ada solusi maka jangan heran suatu saat nanti ratusan ribu sertifikat yg telah dibagikan presiden kepada rakyat dengan sangat mudah beralih menjadi shgn milik konglomerat. Selain itu, warga yang membeli rumah dari pengembang akan berhadapan dengan warga pemilik asal tanah, baik di jalanan maupun di pengadilan. Sementara para penyerobot tanah yang sudah meraup keuntungan berlimpah bisa membawa kabur uang hasil menjual tanah rampasan. Jika hal ini dibiarkan, reformasi agraria yang semula bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat ternyata justru malah mengabadikan penderitaan korban penyerobotan tanah.

Berikut sejumlah contoh kasus penyerobotan tanah yang terjadi tidak jauh dari Jakarta, Pusat Pemerintahan :

1. Tanah girik warga marunda bekasi, girik belum dijual tetapi puluhan ha tanah tsb sudah menjadi shgb konglomerat

2. Girik digelapkan dan sudah berkekuatan hukum tetap  di  Serpong, tiba2 jadi SHGB konglomerat.

3 tanah sertifikat digelapkan  di bintaro, tetiba masuk kawasan shgb pengembang.

4. Tanah girik 45,  seluas 65 ha garapan warga di cijeruk bogor tetiba manjadi shgb milik konglomerat, dan lain-lain.

Jika di jabodetabek hal ini bisa terjadi maka hal serupa pasti juga tejadi di wilayah lain. Bila tak segera diselesaikan kemungkinan yang akan terjadi : 1. Bukan hanya tdk adil bagi yg tanahnya dirampas tapi akan me ngadu domba masyarakat ketika pengembang sdh pergi dari lokasi spt yg terjadi pada perumahan Fahri hamzah, Wakil Ketua DPR . 2.membuat bank menjadi berisiko karena punya jaminan yang sesungguhnya masih bersengketa. 3.akan membuat mafia tanah terus meluas baik kelompok dan area kerjanya ke berbagai daerah dan akan membuat ketidakpastian hukum juga investasi.

Laporan Agam Wiftarenal dan Mahendra Dewanata

TAG

BSD

Tangsel

bpn

marunda

penyerobotan tanah

ksp

EDITOR'S PICK

  • Polres dan KPU Tebo Sasar Sosialisasi Voter Millenial di Sekolah-Sekolah https://img.antvklik.com/2019/02/IMG-20190218-WA0034-130x130.jpg
    Polres dan KPU Tebo Sasar Sosialisasi Voter Millenial di Sekolah-Sekolah
    18 February 2019
    2019-02-18 22:03:21 2019-02-18 22:03:21 Nurhilal https://newsplus.antvklik.com/news/polres-dan-kpu-tebo
  • Video Partai Demokrat Protes Karena Prabowo Diserang Pribadi https://img.antvklik.com/2019/02/Debat-Capres-130x130.jpg
    Video Partai Demokrat Protes Karena Prabowo Diserang Pribadi
    18 February 2019
    2019-02-18 19:12:41 2019-02-18 19:12:41 Machsus Thamrin https://newsplus.antvklik.com/video/partai-demokrat-protes-prabowo-diserang
  • Debat Capres, TKN Nilai Prabowo Kesulitan, BPN Tuding Jokowi Jebak Prabowo https://img.antvklik.com/2019/02/Debat-Capres-TKN-Nilai-Prabowo-Kesulitan-BPN-Tuding-Jokowi-Jebak-Prabowo-130x130.jpg
    Debat Capres, TKN Nilai Prabowo Kesulitan, BPN Tuding Jokowi Jebak Prabowo
    18 February 2019
    2019-02-18 18:31:03 2019-02-18 18:31:03 Satria Genki https://newsplus.antvklik.com/news/debat-capres-tkn-nilai-prabowo-kesulitan
  • Doa dan Surat Anak-Anak Penyintas Kanker Untuk Ani Yudhoyono https://img.antvklik.com/2019/02/SURAT-UTK-BU-ANI-YUDOYONO.1-130x130.jpg
    Doa dan Surat Anak-Anak Penyintas Kanker Untuk Ani Yudhoyono
    18 February 2019
    2019-02-18 18:24:14 2019-02-18 18:24:14 Machsus Thamrin https://newsplus.antvklik.com/news/doa-penyintas-kanker-untuk-ani-yudhoyono
  • Millenial Road Safety Festival Bali, Agar Millenial Melek Berlalu Lintas https://img.antvklik.com/2019/02/Pembukaan-Millenial-Road-Safety-Festival-Bali-130x130.jpg
    Millenial Road Safety Festival Bali, Agar Millenial Melek Berlalu Lintas
    18 February 2019
    2019-02-18 15:15:03 2019-02-18 15:15:03 Abdul Hadi https://newsplus.antvklik.com/news/millenial-road-safety-festival-bali-agar-millenial-melek-berlalu-lintas
  • Jenazah Santri Korban Pengeroyokan Diotopsi https://img.antvklik.com/2019/02/Bulliying-130x130.jpg
    Jenazah Santri Korban Pengeroyokan Diotopsi
    18 February 2019
    2019-02-18 14:53:52 2019-02-18 14:53:52 Machsus Thamrin https://newsplus.antvklik.com/news/jenazah-santri-korban-pengeroyokan-diotopsi
ANTVKlik

Leave your comment

Tanah Diserobot, Sejumlah Warga Mengadu ke Kantor Staf Kepresidenan

Achir  |  08 May 2018 Achir https://newsplus.antvklik.com/news/tanah-diserobot-sejumlah-warga-mengadu-ke-ksp
Tanah Diserobot, Sejumlah Warga Mengadu ke Kantor Staf Kepresidenan https://img.antvklik.com/2018/05/ksp-750x375.jpg
News
korban penyerobotan tanah mengadu ke KSP
08 May 2018 08 May 2018 08 May 2018
ANTV News+
https://assets3.antvklik.com/images/logo.png

Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban penyerobotan tanah   mengadu ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP) , Jakarta, Selasa (8/5/2018). Mereka didampingi Koordinator Koordinator Gesit Ampera Agus Muldya Natakusuma saat bertemu dengan Staf Ahli Madya Deputi IV KSP Rysepta Abimanyu.

Dalam rilisnya, Geit AMPERA menyatakan  mendukung program reformasi agraria hingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak cukup hanya dengan mempercepat proses sertifikasi terhadap tanah milik rakyat. Sebab , Gesit Ampera menemukan banyak terjadi di berbagai wilayah, tanah milik  rakyat baik yang berstatus girik maupun sertifikat bisa dikuasai secara sepihak oleh pengusaha besar/konglomerat. Modus penyerobotan tanah tersebut hampir serupa di berbagai wilayah.

Modus tersebut antara lain: Girik /sertifikat milik rakyat digelapkan, dihilangkan dan dimanipulasi.BPN keluarkan SHGB baru. Warga ditantang gugat ke pengadilan meski hasilnya telah diprediksi menuai kekalahan.  Lalu pengadilan dijadikan sebagai alat mengulur waktu, baik oleh BPN maupun pihak penyerobot tanah warga. Jika suatu hari terbongkar, kasus penyerobotan tanah seperti itu akan disiapkan kambing hitamnya. Padahal kasus tersebut adalah kesalahan oknum atau pegawai rendahan, sehingga mafia penyerobot tanah tidak terkena jerat hukum.

Tanah yang sejatinya tidak dibeli sesuai aturan, tetap digunakan dan dijual mahal. Sehingga jika kasusnya terbongkar, pihak tertentu telah memiliki keuntungan yang berlipat, dan tak merasakan kerugian apapun jika diharuskan membayar oleh pengadilan.BPN terindikasi bekerja sama dengan penyerobot tanah, karena menggunakan sarana yang sama, yaitu menyerahkan prosesnya ke Pengadilan.BPN sebetulnya punya kewenangan untuk membatalkan sertifikat yang nyata-nyata Maladministrasi tanpa melalui pengadilan.

Denga fakta-fakta tersebut maka Gesit Ampera meminta Presiden Jokowi dapat menggunakan kewenangannya sebagai kepala negara dan pemerintahan yang tengah memimpin program reformasi agraria untuk :

1. Mengingatkan Kepala BPN dan Jajaran agar tidak bersengkongkol dengan mafia tanah atau justru melindungi kepentingan penyerobot tanah.

2. Memerintahkan BPN agar menggunakan kewenangannya untuk membatalkan sertifikat jika nyata-nyata terjadi cacat administrasi dalam proses pembuatan sertifikat yang dilakukan oleh oknum BPN sendiri. Adalah janggal jika kesalahan dari oknum BPN sendiri baik sengaja maupun tidak, rakyat yang dirampas haknya justru disuruh membuang waktu dan biaya.  Sebab sudah menjadi rahasia umum jika saat ini pun masih bercokol mafia peradilan dengan masih banyaknya aparat penegak hukum yg justru ditangkap kpk terkait jual beli perkara. Tetapi jika korban penyerobotan tanah sudah menang di pengadilan, tetap akan dipersulit oleh oknum BPN untuk memperoleh hak atas tanahya yang sudah berganti surat kepemilikan

 3.jika presiden tidak mungkin mengintervensi peradilan maka saran bpn ke pengadilan adalah upaya cuci tangan sistematis atas kecerobohan oknumnya sendiri  agar rakyat kesulitan memperoleh hak atas tanahnya sendiri. Padahal BPN berhak membatalkan sertifikat yg terbukti maladministrasi sesuai Peraturan Kepala BPN.

 4. Jika kongkalingkog ini terus dibiarkan tanpa ada solusi maka jangan heran suatu saat nanti ratusan ribu sertifikat yg telah dibagikan presiden kepada rakyat dengan sangat mudah beralih menjadi shgn milik konglomerat. Selain itu, warga yang membeli rumah dari pengembang akan berhadapan dengan warga pemilik asal tanah, baik di jalanan maupun di pengadilan. Sementara para penyerobot tanah yang sudah meraup keuntungan berlimpah bisa membawa kabur uang hasil menjual tanah rampasan. Jika hal ini dibiarkan, reformasi agraria yang semula bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat ternyata justru malah mengabadikan penderitaan korban penyerobotan tanah.

Berikut sejumlah contoh kasus penyerobotan tanah yang terjadi tidak jauh dari Jakarta, Pusat Pemerintahan :

1. Tanah girik warga marunda bekasi, girik belum dijual tetapi puluhan ha tanah tsb sudah menjadi shgb konglomerat

2. Girik digelapkan dan sudah berkekuatan hukum tetap  di  Serpong, tiba2 jadi SHGB konglomerat.

3 tanah sertifikat digelapkan  di bintaro, tetiba masuk kawasan shgb pengembang.

4. Tanah girik 45,  seluas 65 ha garapan warga di cijeruk bogor tetiba manjadi shgb milik konglomerat, dan lain-lain.

Jika di jabodetabek hal ini bisa terjadi maka hal serupa pasti juga tejadi di wilayah lain. Bila tak segera diselesaikan kemungkinan yang akan terjadi : 1. Bukan hanya tdk adil bagi yg tanahnya dirampas tapi akan me ngadu domba masyarakat ketika pengembang sdh pergi dari lokasi spt yg terjadi pada perumahan Fahri hamzah, Wakil Ketua DPR . 2.membuat bank menjadi berisiko karena punya jaminan yang sesungguhnya masih bersengketa. 3.akan membuat mafia tanah terus meluas baik kelompok dan area kerjanya ke berbagai daerah dan akan membuat ketidakpastian hukum juga investasi.

Laporan Agam Wiftarenal dan Mahendra Dewanata

TAG

BSD

Tangsel

bpn

marunda

penyerobotan tanah

ksp

EDITOR'S PICK

  • Polres dan KPU Tebo Sasar Sosialisasi Voter Millenial di Sekolah-Sekolah https://img.antvklik.com/2019/02/IMG-20190218-WA0034-130x130.jpg
    Polres dan KPU Tebo Sasar Sosialisasi Voter Millenial di Sekolah-Sekolah
    7 jam yang lalu
    2019-02-18 22:03:21 2019-02-18 22:03:21 Nurhilal https://newsplus.antvklik.com/news/polres-dan-kpu-tebo
  • Video Partai Demokrat Protes Karena Prabowo Diserang Pribadi https://img.antvklik.com/2019/02/Debat-Capres-130x130.jpg
    Video Partai Demokrat Protes Karena Prabowo Diserang Pribadi
    10 jam yang lalu
    2019-02-18 19:12:41 2019-02-18 19:12:41 Machsus Thamrin https://newsplus.antvklik.com/video/partai-demokrat-protes-prabowo-diserang
  • Debat Capres, TKN Nilai Prabowo Kesulitan, BPN Tuding Jokowi Jebak Prabowo https://img.antvklik.com/2019/02/Debat-Capres-TKN-Nilai-Prabowo-Kesulitan-BPN-Tuding-Jokowi-Jebak-Prabowo-130x130.jpg
    Debat Capres, TKN Nilai Prabowo Kesulitan, BPN Tuding Jokowi Jebak Prabowo
    11 jam yang lalu
    2019-02-18 18:31:03 2019-02-18 18:31:03 Satria Genki https://newsplus.antvklik.com/news/debat-capres-tkn-nilai-prabowo-kesulitan
  • Doa dan Surat Anak-Anak Penyintas Kanker Untuk Ani Yudhoyono https://img.antvklik.com/2019/02/SURAT-UTK-BU-ANI-YUDOYONO.1-130x130.jpg
    Doa dan Surat Anak-Anak Penyintas Kanker Untuk Ani Yudhoyono
    11 jam yang lalu
    2019-02-18 18:24:14 2019-02-18 18:24:14 Machsus Thamrin https://newsplus.antvklik.com/news/doa-penyintas-kanker-untuk-ani-yudhoyono
  • Millenial Road Safety Festival Bali, Agar Millenial Melek Berlalu Lintas https://img.antvklik.com/2019/02/Pembukaan-Millenial-Road-Safety-Festival-Bali-130x130.jpg
    Millenial Road Safety Festival Bali, Agar Millenial Melek Berlalu Lintas
    14 jam yang lalu
    2019-02-18 15:15:03 2019-02-18 15:15:03 Abdul Hadi https://newsplus.antvklik.com/news/millenial-road-safety-festival-bali-agar-millenial-melek-berlalu-lintas
  • Jenazah Santri Korban Pengeroyokan Diotopsi https://img.antvklik.com/2019/02/Bulliying-130x130.jpg
    Jenazah Santri Korban Pengeroyokan Diotopsi
    14 jam yang lalu
    2019-02-18 14:53:52 2019-02-18 14:53:52 Machsus Thamrin https://newsplus.antvklik.com/news/jenazah-santri-korban-pengeroyokan-diotopsi

Leave your comment

Loading...

ANTV News+
Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta Selatan - Indonesia 12940

App Store Google Play

CORPORATE

  • INDEKS
  • NEWS ROOM
  • ABOUT
  • PRESS RELEASE
  • CONTACT
  • CAREER

A Group Member of Viva

VIVA GROUP
ANTV
TV ONE
VIVA.CO.ID
Pedoman Media Siber - Disclaimer - Privacy Policy

PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) ©2018. All Rights Reserved

Version